Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakuisisi saham PT Palyja melalui dua BUMD yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta.

Ambil alih, apapun caranya. Ini asing sudah seenaknya menikmati keuntungan, pelayanannya juga buruk. Kita tidak boleh kalah dan diinjak-injak asing

"Ambil alih, apapun caranya. Ini asing sudah seenaknya menikmati keuntungan, pelayanannya juga buruk. Kita tidak boleh kalah dan diinjak-injak asing," tegas Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, Selasa (4/11).

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, kalangan eksekutif dapat bergerak cepat mengambil alih pengelolaan air di Jakarta dari PT Palyja. Sebab, selama kontrak masih berjalan, kerugian yang diderita DKI akibat perusahaan asing itu akan terus berlanjut. Di lain sisi, kata Prasetyo, para pekerja dari perusahaan tersebut terus menerus memperoleh penghasilan dan keuntungan dengan jumlah luar biasa besar.

Atas dasar itu, pihaknya mendesak Biro Hukum Pemprov DKI agar bertindak cepat mengantisipasi ancaman kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. "Potensi kerugian negara ini triliunan rupiah. Jangan dianggap sepele, apapun caranya harus diambil alih sebelum kontrak berakhir," ucapnya.

Dikatakan Prasetyo, pelayanan yang diberikan operator penyediaan dan pelayanan air bersih untuk wilayah Barat DKI Jakarta ini kerap dikeluhkan warga. Misalnya, kondisi air kotor dan bau yang membuktikan jika kualitas pelayanan operator air bersih tersebut buruk.

"Pemerintah tidak boleh menyediakan air kepada warganya dengan kondisi tidak layak. Ini DKI, ini ibu kota, kebutuhan primer seperti air bersih harus diperhatikan dengan baik," ungkapnya.

Seperti diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ingin secepatnya dapat mengakuisisi saham PT Palyja. "Sudah banyak duit Pemprov DKI yang mereka (Palyja) ambil. Makanya kita mau beli. Kita masih tunggu selesainya gugatan LBH," tegas pria yang akrab disapa Ahok itu.